Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik

Oleh: Ahmad Z. Anam[1]

 

Sekapur Sirih

            Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju pada suhu­f muntadzor (lembar yang dinantikan) berjudul Hasil Rapat Tim Promosi Mutasi Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Tahun 2015. Suka-cita (ada juga duka) tumpah-ruah dalam khidmat pembacaan suhuf itu.

            Berdasarkan pengamatan sederhana, Tim Promosi Mutasi (TPM) telah berusaha maksimal untuk membumikan promosi dan mutasi yang berperikemanusiaan. Simpelnya begini: Tim mendengar aspirasi (usulan) tujuan mutasi dan Tim banyak memutasi hakim ke pengadilan di wilayah yang dekat kampung halaman.

            Dalam fenomena hakim “balik kampung” tersebut, tentu telah berjajar-antri sederet persoalan baru, salah satunya: kemungkinan lahirnya konflik kepentingan. Banyaknya sanak-keluarga, sahabat, serta kolega di kawasan kampung halaman dan sekitarnya dapat berpotensi memantik konflik kepentingan dalam menangani sebuah perkara.

            Lantas, jika memang seperti itu realitasnya, apa kita harus gamang dan meragu dalam menghadapi persoalan tersebut? jurus-jurus apa yang harus kita keluarkan agar terbebas dari cengkeraman konflik kepentingan itu? Meski tak sempurna, artikel ini berusaha untuk menjawabnya.

Pulang Kampung

Manusia adalah makhluk sosial. Aristoteles menyebut manusia sebagai zoon politicon. Artinya, manusia itu adalah makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Terbentuknya masyarakat karena adanya berbagai hasrat dari manusia itu sendiri.

Manusia punya naluri gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup berkelompok atau bersama dengan orang lain. Dalam perkembangan kehidupan, di kampung kelahirannya, setiap manusia (termasuk seseorang yang nantinya menjadi hakim) tentu telah menjalankan kodratnya sebagai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain (baca: masyarakat).

 Interaksi tersebut beragam basisnya. Ada interaksi yang terjalin karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan pendidikan (sekolah), teman bermain, patner organisasi, relasi pekerjaan, kesamaan hobi, atau hubungan lainnya.

Interaksi natural dari hubungan-hubungan tersebut adalah sebuah keniscayaan; sunnatullah. Tidak dapat dihindarkan, atau dianggap tidak ada. Interaksi-interaksi tersebut, bagi seorang yang nantinya menjadi hakim, tentu akan dapat memberikan pengayaan wawasan dan pengalaman yang pastinya sangat berguna untuk menggali nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Konflik Kepentingan

            Menurut Wikipedia, konflik kepentingan adalah keadaan sewaktu seseorang pada posisi yang memerlukan kepercayaan, seperti pengacara, politikus, eksekutif, atau direktur suatu perusahaan, memiliki kepentingan profesional dan pribadi yang bersinggungan. Persinggungan kepentingan ini dapat menyulitkan orang tersebut untuk menjalankan tugasnya. Suatu konflik kepentingan dapat timbul bahkan jika hal tersebut tidak menimbulkan tindakan yang tidak etis atau tidak pantas. Suatu konflik kepentingan dapat mengurangi kepercayaan terhadap seseorang atau suatu profesi.    

Selain memiliki nilai positif, interaksi sosial di kampung halaman juga memiliki potensi negatif bagi hakim yang “balik kampung”. Peluang terjadinya konflik kepentingan sangat terbuka lebar.

            Sebagai ilustrasi: (1) Sangat mungkin jika salah satu keluarga hakim menjadi para pihak dalam sebuah perkara yang diajukan ke pengadilan; (2) Bisa saja sahabat semasa sekolah dahulu, kini menjadi advokat yang sering beracara di pengadilan sang hakim bertugas; (3) Mungkin juga sahabat karib yang dulu jadi patner bermain gobag-sodor, petak umpet (jompritan), dakon, gundu (nekeran),  patil lele (enthik oleng), dan permaian-permainan klasik lainnyalah yang mengajukan perkara; (4) Atau bisa juga rekan seorganisasi lama (Kelompencapir, Partai Idaman, dan Karang Taruna, misalnya) adalah yang menjadi penggugat dalam sebuah perkara di pengadilan; (5) Bahkan bisa jadi rekan di MLM dahulu lah yang menjadi tergugat dalam sebuah perkara (6) Dan juga mungkin saja terjadi, sahabat mancing ikan, kawan bemain footsal, saudara segaple, dan patner tenis lah yang mengajukan sebuah perkara ke pengadilan;

            Dalam kondisi seperti termaktub di atas—jika Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim yang menetapkan hakim “balik kampung” tersebut sebagai Ketua atau salah satu Anggota Majelis Hakim—tentu konflik kepentingan sangat terbuka lebar. Sulit rasanya untuk bertindak seobyektif dan seproporsinal mungkin dalam kondisi tersebut. Lantas, apa yang harus ia lakukan?

Kembali ke Kode Etik

            Untuk menjawab pertanyaan di atas, cukup satu jawaban: kembali ke Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ya, hanya itulah rumusnya.

            Pada poin 5. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah gamblang dijelaskan tentang batasan-batasan bagi hakim untuk tetap mengadili atau wajib mengundurkan diri dalam memeriksa, mengadili, serta memutus sebuah perkara.

            Berikut penulis kutipkan poin-poin penting yang bersinggungan dengan wajib atau tidaknya mengundurkan diri seorang hakim dalam menangani sebuah perkara:

Poin 5.1.2: “Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan”.

            Pada poin ini, tersurat batasan yang cukup ekstrim. Mengadili sebuah perkara yang patut diduga mengandung konflik kepentingan pun tidak boleh, apalagi yang nyata-nyata mengandung konflik kepentingan: lebih tidak boleh.

Poin 5.1.6: “Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara”.

Poin ini mengisyaratkan urgensi transparansi. Seorang hakim, sebelum memeriksa dan mengadili sebuah perkara, wajib memberitahukan ada atau tidak adanya konflik kepetingan.

Poin 5.2.1 (1): “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim Anggota lainnya, Penuntut, Advokat, dan Panitera yang menangani perkara tersebut”.

Poin tersebut masih senada dengan poin 5.1.2, yang pada pokoknya hakim tidak boleh memeriksa dan mengadili sebuah perkara jika memiliki hubungan kekeluargaan dengan Ketua Majelis, Hakim Anggota lain, Penuntut, juga advokat yang menangani pekara tersebut. Jelas, tidak hanya dengan para pihak, namun dengan Ketua Majelis, Hakim Anggota lain, Panitera, Penuntut, juga Advokat pun tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan.

Poin 5.2.1 (2): ”Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat, yang menangani perkara tersebut”.

Seperti yang telah diilustrasikan di atas, jika seorang hakim bersahabat karib dengan seseorang karena kesamaan hobi memancing ikan, gaple, atau tenis misalnya, ia tidak boleh mengadili perkara sahabat karib tersebut.  Namun kemudian muncul pertanyaan, bagaimana jika hubungannya sebatas sahabat yang agak akrab? Kalau pendapat penulis, sesuai dengan kaidah fiqhiyyah: adhororu yuzaalu  (kemadharatan harus dihindari) juga dar’ul mafaasidi muqoddamun ‘alaa jalbi al-masholihi (menghindari kemdharatan lebih diutamakan daripada mengupayakan kebaikan), lebih baik seorang hakim tetap tidak mengadili perkara tersebut. Toh ini juga linear dengan poin 5.1.2. yang pada pokoknya menyatakan hakim tidak boleh mengadili perkara jika diduga memiliki konflik kepentingan.

Poin 5.2.2 (2): “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim”.

Bisa jadi, seorang hakim adalah mantan anggota Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) atau bisa jadi mantan advokat. Jika demikian adanya, maka hakim tersebut dilarang mengadili atas perkara yang dirinya memiliki hubungan dengan perkara tersebut saat ia berprofesi sebagai anggota LBH atau Advokat di waktu yang lampau.

Poin 5.2.2 (4): “Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik, apabila hakim tersebut pernah atau masih aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat, atau partai politik tersebut”.

Dimungkinkan juga seorang hakim adalah mantan pembina sebuah yayasan pendidikian di kampung halaman. Bisa saja, status wakaf tanah yayasan tersebut tersebut sedang diperkarakan di pengadilan. Dalam kondisi tersebut, seorang hakim dilarang mengadili  perkaranya, karena terdapat konflik kepentingan.

Poin 5.2.4: “Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki persangkaan yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan”.

Poin ini juga sangat dimungkinkan terjadi. Contoh sederhananya: seorang tetangga hakim di kampung halaman akan mengajukan gugatan waris. Sedangkan hakim tersebut tahu persis, bahkan menjadi saksi, bahwa sebagian besar harta warisan yang digugat tersebut sebenarnya bukanlah tirkah, karena sudah dibeli oleh ahli waris lain, sewaktu pewaris masih hidup. Dalam kondisi seperti ini, hakim tidak boleh mengadili perkara tersebut.

Jika seorang hakim berada dalam salah satu dari sekian kondisi simalakama di atas, maka apa yang harus dilakukannya? Jawabnya adalah: mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Pengadilan. Pengunduran diri ini diatur dalam poin 5.2.1. yang berbunyi: “Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam poin 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilaan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak”. Itulah solusi yang digariskan oleh Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bagi seluruh hakim, khususnya hakim yang dimutasi ke wilayah kampung halaman.

 

Kesimpulan

Menurut pengematan sederhana, sistem promosi dan mutasi di Badilag saat ini lebih aspiratif dari sebelumnya. Faktanya, banyak hakim yang dimutasi ke pengadilan di wilayah kampung halaman dan sekitarnya.

Hakim—khusunya yang “balik kampung”, lebih rentan terlibat konflik kepentingan, baik itu dengan pihak berperkara atau pun advokat. Untuk itu, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim wajib dijadikan khittah yang harus dirujuk untuk menghindari konflik kepentingan tersebut.

Untuk menghindari konflik kepentingan tersebut, seawal mungkin, hakim wajib mengajukan pengunduran diri kepada Ketua Pengadilan. Demikian artikel ini kami tulis. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

 


[1]Hakim Pratama Muda PA Mentok

 

 

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Kalender Hijriyah
Jadwal Sholat

Alih Bahasa
Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Vinaora Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini34
mod_vvisit_counterKemaren116
mod_vvisit_counterMinggu ini34
mod_vvisit_counterManggu lalu116
mod_vvisit_counterBulan ini150
mod_vvisit_counterBUlan lalu0
mod_vvisit_counterTotal577212

We have: 24 guests online
Your IP: 54.91.203.233
 , 
Today: Nov 17, 2018
Pengunjung Online
We have 24 guests online