Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

PERANG KOMPETENSI (JILID 2)

Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1]

Oleh: Ahmad Z. Anam[2]

Ilustrasi

Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan tersebut menyepakati sebuah transaksi jual beli atas satu unit mobil jeep Toyota FJ40 (Hardtop), 3900 cc, tahun pembuatan 1984, surat komplit dan pajak lunas, mesin halus dan tidak ada rembesan oli, bodi rapi tidak ada keropos, audio menggelegar, ban baru semua, dan kaki-kaki normal. Pak Sodron, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kiai Sodron bertindak sebagai penjual, sedangkan Pak Paitjan Janpait bertindak sebagai pembeli. Perlu diketahui, keduanya merupakan Muslim, bahkan Pak Sodron adalah seorang Kiai Kampung yang kharismatik.

Dalam transaksi tersebut disepakati beberapa hal berikut:

1. Harga mobil adalah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);

2. Cara pembayaran dengan cicilan bertempo: cicilan pertama Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya diangsur selama 12 bulan, dengan    nominal cicilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan;

3. Setelah cicilan pertama dibayar, unit mobil beserta STNK dan BPKP telah dapat diserahkan pada Pak Paitjan Janpait, demi kelancaran urusan balik nama kepemilikan, juga demi persahabatan (mengingat mereka berdua juga sudah saling kenal sebelumnya, saat sama-sama menjadi peserta Aksi Bela PSS Sleman 1112).

Untuk ketenangan dan kenyamanan bertransaksi, kemudian kesepakatan tersebut dituliskan dalam secarik kertas, yang ditandatangani Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait selaku pihak pertama dan pihak kedua, juga disertai tandatangan Pak Singondunyo dan Pak Hafidz Jabalmerapi, masing-masing bertindak sebagai saksi.

Detik, menit, jam, hari, dan bulan terus berjalan. Singkat cerita, Pak Paitjan Janpait hanya membayar sampai cicilan ke-5. Setelah itu tidak ada satu cicilan pun terbayarkan. Ia selalu berkelit dan banyak alasan saat Kiai Sodron menagih cicilan lanjutan. Padahal Kiai Sodron sudah menggunakan cara sesantun mungkin untuk menagih. Hampir setengah tahun lamanya Kiai Sodron berusaha mendapatkan haknya, namun nyatanya Pak Paitjan Janpait tidak mau menuntaskan kewajibannya. Bahkan belakangan ini Pak Paitjan Janpait semakin sulit dihubungi, ditelephon tidak mau mengangkat, di-SMS tidak dibalas,  apalagi dikirimi pesan WhatsApp atau BBM, malah diacuhkan.

Karena cara kekeluargaan sudah gagal ditempuh, Kiai Sodron sebagai warga negara yang baik dan sadar hukum, berencana menempuh jalur hukum (litigasi), dengan mengajukan gugatan[3] ke pengadilan terhadap Pak Janpait Paitjan yang telah melanggar kesepakatan jual beli. Pertanyaannya: kemana seharusnya Kiai Sodron mengajukan gugatan? Lembaga mana yang memiliki kewenangan absolut dalam menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara gugatan Kiai Sodron terhadap Pak Paitjan Janpait tersebut? Peradilan Agama atau Peradilan Umum?

Batas Makna Jual Beli (Bai’)

Jual beli, disebut juga bai’, syira’, mubadalah, dan tijarah sangat sederhana dan mudah didefinisikan. Tidak ada perbedaan mencolok antara pakar Hukum Islam dalam mendefinisikan jual beli. Garis besar terminologi jual beli adalah pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang[4].

Jual beli merupakan salah satu model transaksi yang dijamin kehalalannya oleh Syara’. Ketentuan jual belidiatur dalam:

1. al-Qur’an Surat al-Baqarah 275: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

2. al-Qur’an Surat al-Baqarah 282: “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”

3. al-Qur’an Surat an-Nisa’ 29: “...kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan rela sama rela”

4.  Hadits riwayat Bazzar, dishahihkan Hakim, dari Rifa’ah ibn Rafi: “Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab “Seseorang yang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” Rukun jual beli, menurut Jumhur ada 4 poin: 1.  Baai’ (penjual), 2. Musytari (pembeli), 3. Shighat (Ijab kabul), dan 4. Ma’qud ‘alaih (obyek).

     Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) menyebut rukun jual beli sebagai unsur bai’. Dalam pasal tersebut, unsur-unsur jual beli adalah: 1. Pihak-pihak, 2. Obyek, dan 3. Kesepakatan.

     Tentang unsur pertama (pihak-pihak), Pasal 57 KHES menyatakan: “Pihak-pihak  yang  terikat  dalam  perjanjian  jual-beli  terdiri  atas penjual,  pembeli,  dan  pihak  lain  yang  terlibat  dalam  perjanjian tersebut”.

Tentang unsur kedua (obyek), Pasal 58 menyatakan: “Obyek jual-beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud,  yang  bergerak  maupun  tidak  bergerak,  dan  yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar”.

Tentang unsur ketiga (kesepakatan), Pasal 59 menyatakan: “(1) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat (2)  Kesepakatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  memiliki makna hukum yang sama”.

Mengenai syarat subyek hukum (penjual dan pembeli), Jumhur mensyaratkan berakal dan sudah aqil baliqh (dewasa), Pasal 23 KHES merangkum syarat tersebut dengan kriteria “Orang atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum”. Namun demikian, khusus dalam bai’, ada kelonggaran bagi subyek hukum yang belum cakap hukum, Pasal 98 KHES menyatakan, “Jual-beli yang dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah jika mendapat izin dari pemilik barang atau wakilnya“.

Adapun syarat obyek yang diperjual belikan, menurut Pasal 76 KHES adalah:

a.  barang yang dijualbelikan harus sudah ada

b.  barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan

c.  barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu

d.  barang yang dijualbelikan harus halal

e.  barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli

f.   kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui

g.  penunjukkan  dianggap  memenuhi  syarat  kekhususan  barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli

h.  sifat  barang  yang  dapat  diketahui  secara  langsung  oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut

i.   barang  yang  dijual  harus  ditentukan  secara  pasti  pada  waktu akad.

Syarat akad (termasuk akad jual beli) sebagaimana dijelaskan Pasal 23 KHES, terdiri dari beberapa poin: 1) Pihak-pihak  yang  berakad  adalah  orang,  persekutuan,  atau  badan usaha  yang  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan  perbuatan hukum. 2) Obyek  akad  adalah  amwal  atau  jasa  yang  dihalalkan  yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak, 3) Akad  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

Itulah gambaran singkat sebuah akad jual beli. Tapi sekali lagi paparan di atas hanya gambaran garis besar saja. Masih begitu luas bahasan bab jual beli yang perlu dikaji. Gambaran ini hanya sebatas untuk mengukur apakah kegiatan transaksi Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait tersebut masuk ranah bai’ atau perikatan lain. Itu saja.

Analisis Contoh Kasus

            Dari parameter batas makna jual beli tersebut, dapat diukur apakah kegiatan transaski yang dilakukan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait tersebut dapat dikatakan sebuah akad bai’ sebagaimana yang didefinisikan fiqh atau tidak.

     Untuk dapat disebut sebagai bai’, sebuah transaki harus memenuhi unsur-unsur (rukun-rukun) bai’. Sebagaimana telah dideskripsikan di atas, rukun bai’ ada tiga: 1) pihak-pihak, 2) obyek, dan  3) kesepakatan.

Unsur pertama, terkait pihak-pihak,Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait (keduanya Muslim) merupakan pihak-pihak dalam transaksi jual beli tersebut, Kiai Sodron sebagai baai’ danPak Paitjan Janpait sebagai musytari, oleh karena itu pihak yang bertransaksi telah ada dan lengkap, maka rukun pertama telah terpenuhi.

Unsur kedua, terkait obyek, telah nyata pula bahwa keduanya melakukan jual beli atas satu unit mobil Toyota FJ40 (Hardtop) dengan spesifikasi: 1). 3900 cc, 2). Tahun pembuatan 1984, 3). Surat komplit dan pajak lunas, 4). Mesin halus dan tidak ada rembesan oli, 5). Bodi rapi tidak ada keropos, 6). Audio menggelegar, 7). Ban baru semua, dan 8). Kaki-kaki normal,oleh karena itu rukun kedua juga telah terpenuhi.

Unsur ketiga, tentang kesepakatan (akad), Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait telah mencapai 3 poin kesepakatan jual beli sebagaimana termaktub dalam bagian ilustrasi kasus, sehingga rukun ketiga pun telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur jual beli terpenuhi, maka transaksi yang dilaksanakan oleh kedua orang penghobi petualang tersebut sah disebut sebagai akad bai’ sebagaimana dikehendaki fiqh.

 Selama ini Sengketa Bai’ Kemana?

            Hingga saat ini, Penulis belum pernah menemukan putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terkait sengketa perikatan jual-beli (bai’), yang merupakan salah satu cabang dari ranah bisnis syari’ah. Ya, bisnis syari’ah. Lain halnya dengan sengketa perbankan syari’ah, yang memang sudah terdapat lumayan banyak putusan Peradilan Agama terkait sengketa tersebut.    

Jika ditelusuri lewat direktori putusan Mahkamah Agung atau lewat mesin pencarian pada internet dengan kata kunci “putusan perikatan jual beli”, maka akan muncul putusan-putusan Peradilan Umum yang mengadili sengketa perikatan jual beli, meskipun para pihaknya bergelar H. (Haji) dan Hj. (Hajah), dan meskipun nama para pihak identik dengan nama-nama Muslim (untuk mengetahui secara pasti agama para pihak pada putusan Peradilan Umum cukup sulit, karena status agama tidak dicantumkan dalam kolom identitas pada kepala putusan).

            Pasal yang yang digunakan, baik dalam menyusun rechtground gugatan maupun dalam mengkonstituir fakta dalam pertimbangan hukum, tidak akan keluar dari tema “wanprestasi” dan “perbuatan melawan hukum”.

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum:

Pertama: wanprestasi. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Bentuk-bentuk wanprestasi:

1.    Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;

2.    Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);

3.    Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;

4.    Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kedua: Perbuatan Melawan Hukum (PMH).¬óLandasan hukum menyangkut perbuatan melawan hukum (PMH) adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”

PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1.   Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu  yang memenuhi salah satu unsur berikut:

-      Berbertentangan dengan hak orang lain;

-      Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

-      Bertentangan dengan kesusilaan;

-       Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan,  kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat   mengena orang lain atau benda.

2.   Adanya unsur kesalahan

       Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.

3. Adanya kerugian

     Yaitu kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja,tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan sebab akibat

     Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Bai’ Mutlak Kewenangan PA

            Peradilan Agama memiliki batas tegas asas personalitas ke-Islaman. Asas tersebut adalah amanat konstitusi yang harus dipatuhi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut dinyatakan:

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Dengan penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentutersebut...”

            Berdasarkan ketentuan di atas, asas personalitas ke-Islaman dikelompokkan dalam dua kategori:

1.         Pihak-pihak yang beperkara beragama Islam (muslim), dan;

2.         Hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut adalah berdasarkan prinsip syari’ah (Hukum Islam)

Sangat sederhana, ya, asas personalitas ke-Islaman sesederhana itu. Mustahil para praktisi hukum di luar sana tidak dapat memahami asas tersebut.

Lantas, terkait kewenangan Peradilan Agama, Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 secara tegas menyatakan: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,  dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang -orang yang beragama Islam di bidang:

a.  perkawinan;

b.  waris;

c.  wasiat;

d.  hibah;

e.  wakaf;

f.  zakat;

g.  infaq;

h.  shadaqah; dan

i.   ekonomi syari'ah.

Terkait frasa “ekonomi syari’ah” penjelasan Pasal 49 Undang Nomor 3 tahun 2006 menyatakan: “Penyelesaian sengketa tidak  hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya”.

            Adapun jenis bidang-bidang ekonomi syariah, penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 lebih lanjut menyatakan:

Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

a.  bank syari'ah;

b.  lembaga keuangan mikro syari'ah.

c.  asuransi syari'ah;

d.  reasuransi syari'ah;

e.  reksa dana syari'ah;

f.  obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g.  sekuritas syari'ah;

h.  pembiayaan syari'ah;

i.   pegadaian syari'ah;

j.   dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k.  bisnis syari'ah.

            Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang paling dominan dilakukan oleh masyarakat Muslim adalah bisnis syari’ah, khususnya ba’i (dalam istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia: jual beli).

Ketentuan syarat dan rukun jual beli telah panjang lebar dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, dan kemudian diunifikasikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Bertolak dari seluruh materi kajian bai’, maka dapat disimpulkan kegiatan jual-beli yang dilakukan sesama umat Muslim (atau umat beragama lain namun menundukkan diri pada Hukum Islam) merupakan akad bai’, yang merupakan salah satu bentuk bisnis syari’ah, adapun bisnis syari’ah adalah salah satu sub kegiatan ekonomi syari’ah.

Bertolak dari ketentuan aturan perundangan terkait kewenangan Peradilan Agama dan batas personalitas ke-Islamannya, dapat ditarik sebuah benang merah: bahwa tidak ada yang salah sama sekali jika Peradilan Umum mengadili perkara perikatan jual beli, selama para pihaknya tidak Muslim. Namun jika ternyata para pihaknya Muslim, atau pemeluk agama lain namun menundukkan diri pada Hukum Islam, maka perkara itu mutlak kewenangan Peradilan Agama.

            Baiklah, kita kembali ke Lereng Merapi, membincang persoalan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait:

Pertama: Dilihat dari segi agama pihak-pihak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait merupakan Muslim, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun bahwa asas personalitas ke-Islaman tentang pihak-pihak tersebut telah terpenuhi.

Kedua: Dilihat dari hubungan hukum yang melandasi perikatan. Bertolak dari ilustrasi kasus, diukur dengan unsur-unsur ba’i, dapat dianalisis sebagai berikut: Rukun jual beli ada 3: 1. Pihak-pihak, 2. Obyek, dan 3. Kesepakatan.

1. Pihak-pihak, dalam contoh kasus adalah adalah Kiai Sodron bertindak sebagai baai’ (penjual) dan Pak Paitjan Janpait bertindak sebagai musytari (pembeli).

2.  Obyek yang diperjual-beliakan oleh Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait adalah satu unit mobil jeep Toyota FJ40 (Hardtop), 3900 cc, tahun pembuatan 1984;

3.   Kesepakatan, atau akad juga telah dilakukan oleh kedua belah pihak, bahakan sempat tertulis dalam sebuah akta bawah tangan;

Oleh karena  semua unsur telah terpenuhi, maka transaksi yang dilakukan oleh Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait mutlak dapat dikategorikan sebagai akad bai’.

Ketiga: dilihat dari aspek kompetensi absolut. Transaksi yang diselenggarakan Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait merupakan sebuah perikatan bai’ (bisnis syari’ah). Sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya, maka yang berwenang mengadili perkara antara Kiai Sodron dan Pak Paitjan Janpait adalah Peradilan Agama.

Memang, sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perkara tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum (melalui lembaga wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum), namun kemudian lahir dan berlakulah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang menjelma sebagai lex specialis dan lex posterior. Sehingga ketentuan kewenangan yang umum dan lama harus dikalahkan dengan yang lebih khusus, dan lebih baru. Sehingga saat ini Peradilan Agamalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengadili perkara bai’.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan bisnis yang paling dominan dilakukan oleh umat manusia, khususnya umat Islam adalah jual beli (bai’). Bai’ adalah kegiatan bisnis syari’ah. Bisnis syari’ah adalah salah satu cabang dari kegiatan ekonomi syari’ah. Ekonomi syari’ah adalah kompetensi absolut Peradilan Agama.

            Selama ini masih terjadi kekeliruan praktik. Amanat konstitusi tentang kewenangan Peradilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah (dengan segala bentuk bidangnya, termasuk bai’) masih sering ditelikung. Itu tidak boleh terjadi lagi di masa mendatang.

            Tulisan ini mungkin hanya akan menjadi deretan aksara yang tanpa makana dan tidak berkontribusi apa-apa, jika para pemangku kebijakan tidak merespon dengan lebih serius untuk menggarap kompetensi absolut yang seksi ini.

            Jika kewenangan Peradilan Agama untuk menangani sengketa perikatan jual beli (ba’i) ini telah benar-benar berjalan optimal, maka Peradilan Agama tidak akan  lagi berstatus “pengadilan kelas dua” atau “pengadilan NTC (Nikah, Talak, Cerai)”.              

Saran: sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hal yang paling mungkin dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kompetensi tersebut adalah dengan publikasi dan sosialisasi—baik melalui website, stand banner, brosur, kajian ilmiah, atau media lain—bahwa Peradilan Agama berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa bai’. Wallahu a’lam.



[1]Tulisan ini merupakan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul: PERANG KOMPETENSI (Menyoal Carut-Marut Kewenangan Mengadili Perkara Waris Islam)

[2]Hakim Pengadilan Agama Mentok

[3] Bisa jadi berupa tuntutan pembatalan akad dan atau tuntutan ganti rugi

[4]  Ini kemudian dirumuskan dalam Pasal 20 Ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Kalender Hijriyah
Jadwal Sholat

Alih Bahasa
Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Vinaora Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini17
mod_vvisit_counterKemaren116
mod_vvisit_counterMinggu ini17
mod_vvisit_counterManggu lalu116
mod_vvisit_counterBulan ini133
mod_vvisit_counterBUlan lalu0
mod_vvisit_counterTotal577195

We have: 7 guests online
Your IP: 54.91.203.233
 , 
Today: Nov 17, 2018
Pengunjung Online
We have 7 guests online