Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF

(ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)

 

Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI

(Hakim Pengadilan Agama Mentok)

 

A.    PENDAHULUAN

Perubahan harta benda wakaf adalah perubahan bentuk harta benda wakaf dari bentuk semula ke bentuk yang lainnya, perubahan tersebut dapat dengan jalan ditukar, dijual atau dilelang. Hukum perubahan harta benda wakaf ini dalam kitab-kitab fikih menjadi bahasan penting, para ulama dengan berbagai argumen mereka masing-masing telah mengemukakan pandangan mereka, termasuk perubahan harta benda wakaf berupa masjid dengan cara dijual pun telah dibahas dalam kitab fikih.

Berdasarkan UU Nomor: 41 tahun 2004 dan PP Nomor: 42 tahun 2006 perubahan status harta benda wakaf dengan jalan penukaran dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu perubahan atau penukaran harta benda wakaf tersebut dapat diperbolehkan.[1] Penukaran harta benda wakaf itu hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari Menteri, dalam hal ini Kementerian Agama berdasarkan pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia).[2]

Meskipun tata cara perubahan harta benda wakaf dengan jalan tukar ganti ini telah diatur sedemikian rupa dalam PP Nomor: 42 tahun 2006 pasal 49, 50 dan 51 akan tetapi dikarenakan perubahan harta benda wakaf terkait dengan banyak pihak, misalnya: dengan nazhir, dengan ikrar wakaf yang dibuat si wakif, syarat-syarat dari wakif jika ada dan juga dengan wakif itu sendiri atau ahli warisnya, tidak mustahil perubahan status harta benda wakaf dengan jalan sebagaimana diatur oleh PP Nomor: 42 tahun 2006 ini nantinya dapat menimbulkan masalah dengan pihak-pihak yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung dengan harta benda wakaf tersebut.

Penukaran harta benda wakaf yang melibatkan banyak pihak, serta membuka peluang adanya perselisihan, terlebih apabila kita buka kembali lembaran-lembaran lama yang berkenaan dengan wakaf, tidak sedikit sengketa wakaf yang disebabkan oleh perubahan harta benda wakaf dari bentuk semula ataupun perubahan tujuan semula dari wakif, karena itulah penukaran harta benda wakaf seyogyanyalah diselesaikan melaui sebuah prosedur dengan melibatkan semua pihak.Dirasa kurang tepat sekiranya perubahan harta benda wakaf hanya diselesaikan melalui sebuah kebijakan. Perubahan harta benda wakaf haruslah diteliti sedemikian rupa dari berbagai aspek yang serius yang menyentuh langsung ke semua pihak.[3]

Keinginan menganalisa tata cara perubahan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam PP Nomor: 42 tahun 2006 terutama pasal-pasal yang mengatur tentang perubahan harta benda wakaf bukan berarti menganggap apa yang diatur oleh PP tersebut tidak mengandung kebaikan sama sekali atau bertentangan dengan keadilan, akan tetapi lebih kepada efisiensi penyelesaian masalah dan penghargaan terhadap wakif. Dimana dalam mengulas pokok masalah tersebut penulis mencoba mendekatinya melalui pemahaman makna wakaf itu sendiri untuk kemudian menganalisa dan diakhiri dengan menarik kesimpulan.

Adapun pasal-pasal yang dimaksudkan adalah:

Pasal 49

(1)  Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

(2) Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

(3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;dan

b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

(4) Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. kantor pertanahan kabupaten/kota;

c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;

d. kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan

e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

a. harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan

b. harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;

b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan;

d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan

e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

B.     PEMBAHASAN

1.      Pengertian dan Perubahan Harta Benda Wakaf dalam Kitab Fikih

Wakaf yang dalam bahasa Arab disebut al-waqfu sepadan maknanya dengan tahbis dan tasbil, ketiganya bermakna satu yaitu al habsu 'ani at-tasharrufi (menahan pokok dari mengusahakannya).[4]

Terdapat tiga pengertian wakaf secara syar'i, yaitu; pertama menurut Abu Hanifah: Wakaf adalah menahan harta benda milik wakif secara hukum, dan mensedekahkan manfaatnya dalam kebaikan. Mafhum mukhalaf dari pengertian wakaf menurut Abu Hanifah ini adalah bahwa dengan wakaf tidaklah menjadikan harta benda yang diwakafkan itu menjadi hilang/terlepas dari kepemilikan wakif, karenaya boleh bagi si wakif untuk menarik kembali ataupun menjual wakafnya tersebut.[5]

Namun demikian tidak berarti harta benda yang telah diwakafkan tersebut tidak dapat menjadi kekal, ada kondisi tertentu yang dapat menjadikan harta benda wakaf tersebut menjadi tetap, masih menurut Abu Hanifah bahwa harta benda wakaf dapat menjadi tetap hanya dengan tiga kondisi berikut ini: pertama keputusan hakim, semisal wakif dan nazhir berselisih, ketika wakif hendak menarik kembali wakafnya, dan atas hal demikian hakim memutuskan bahwa harta benda wakaf tersebut adalah tetap, maka tetaplah harta benda wakaf tersebut; kedua atau wakif menggantungkan wakafnya dengan kematiannya, seumpama perkataan wakif "jika aku mati maka aku wakafkan rumahku ini", maka tetaplah wakaf, akan tetapi dianggap sebagaimana halnya wasiat tidak lebih dari sepertiga; ketiga atau wakaf untuk masjid, dengan sendirinya terpisahlah harta benda wakaf tersebut dari kepemilikannya wakif. [6]

Pendapat kedua berkenaan dengan pengertian wakaf secara syar’i, yaitu dari golongan syafi'iyah, hanabilah dan hanafiyah. Menurut mereka wakaf adalah menahan harta benda yang dimungkinkan dapat diambil manfaat darinya, disertai dengan kekalnya barang tersebut dengan memisahkan/menghentikan pengusahaannya dan lainnya dalam pengusaan wakif sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian harta wakaf keluar dari kepemilikan wakif dan benda wakaf tersebut jadilah milik Allah. Maksudnya harta benda wakaf tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak pula berpindah kepada orang lain, akan tetapi jadilah secara hukum benda wakaf tersebut milik Allah yang tiada memilikinya selain diriNya.[7]

Pendapat yang terakhir atau yang ketiga, yaitu dari golongan malikiyyah, menurut mereka wakaf adalah pemilik harta menjadikan manfaat meskipun kepemilikan tersebut hanya sebatas upah, atau menjadikan hasilnya seperti rumah bagi yang berhak menerimanya dengan lafaz, waktu tertentu sesuai kemauan wakif, atau dengan lain pengertian bahwa sesuatu dikatakan wakaf jika wakif menahan harta bendanya dari mengusahakannya dan berbuat baik dengan hasil/keuntungannya dengan tetap/berlanjut bersamaan dengan tetapnya benda wakaf tersebut pada pemilikan wakif, karenanya menurut malikiyyah tidak disyaratkan dalam wakaf itu  untuk selamanya. Dengan demikian wakaf tidak memisahkan harta benda tersebut dari pemilikan wakif akan tetapi terputus pengusahaannya oleh wakif.[8]

Perbedaan pengertian wakaf secara syar’i ini tidak lain disebabkan oleh sedikitnya ketentuan yang berkenaan dengan wakaf yang ditetapkan berdasarkan nash (al-Qur’an dan Hadits), kebanyakan ketentuan-ketentuan yang mengatur wakaf ini ditetapkan dengan ijtihad ulama dengan berpedoman pada istihsan, istishlah dan 'urf.

Perbedaan pendapat tentang definisi wakaf tersebut berimplikasi lansung pada pengaruh hukum perbuatan wakaf itu sendiri. Menurut Abu Hanifah pengaruh wakaf itu yaitu berbuat kebajikan dengan hasil benda wakaf dengan tidak selamanya, dan tetapnya benda wakaf tersebut pada pemilikan wakif, maka boleh bagi wakif mengusahakannya sebagaimana ia kehendaki, apabila dia telah mengusahakannya sendiri berarti dia telah menarik wakafnya dan apabila wakif meninggal maka ahli warisnya mewarisi harta benda tersebut dan bagi wakif boleh menarik kembali wakafnya kapan dia menghendaki sebagaimana boleh juga baginya merubah pengusahaan dan syarat-syaratnya bagaimana dia kehendaki. [9]

Berbeda dengan pendapat di atas, yaitu golongan Syafi'iyyah dan Hanabila, menurut mereka bahwa pengaruh perbuatan wakif yang mewakafkan hartanya secara sah dengan sendirinya keluarlah kepemilikan wakif terhadap harta benda tersebut, karenanya dia tidak boleh lagi menjualnya dan lain sebagainya.[10]

Sedangkan menurut ulama malikiyyah bahwa sesungguhnya harta benda wakaf tetaplah menjadi milik wakif akan tetapi manfaatnya yang didapat dari harta wakaf tersebut menjadi milik mauquf lah untuk selamanya. Adapun yang dijadikan dasar oleh golongan ini adalah hadis (habbis al-ashla wa sabbil as-samarah). [11]

Berkenaan dengan menarik kembali harta benda wakaf, dalam Undang-Undang Mesir Nomor: 48 tahun 1946 disebutkan bahwa terhadap wakaf masjid tidak dapat ditarik kembali dan merubahnya, tidak juga terhadap benda-benda yang diwakafkan untuk masjid. Adapun yang dimaksud dengan wakaf untuk masjid adalah baik pada mulanya memang disebutkan untuk masjid walaupun meskipun di akhirnya bukan untuk itu, dan juga di awalnya bukan untuk masjid kemudian sesudahnya disebut untuk masjid.[12]

Adapun menganti ataupun menjual harta benda wakaf menurut para ahli fikih dibolehkan dengan syarat-syarat dan batasan-batasan yang berbeda. Kecuali untuk wakaf masjid, secara mufakat mereka sependapat bahwa wakaf masjid tidak boleh diganti dengan alasan apapun, meskipun tidak ada lagi orang yang shalat di sana sekalipun, wakaf masjid tidaklah boleh diganti dengan yang lain, termasuk menjualnya. Wakaf masjid tetaplah wakaf masjid sampai hari kiamat.[13]

2.      Pengaturan dan Penukaran Harta Benda Wakaf di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur masalah wakaf ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977, [14] Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 ditambah lagi dengan peraturan perundang-udangan lainnya yang secara langsung ataupun tidak langsung mengatur masalah wakaf ini.[15]

Wakaf menurut UU Nomor: 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[16]

Pengelolaan harta benda wakaf sepenuhnya diserahkan kepada nazhir yang meliputi: perorangan, organisasi dan badan hukum. Nazhir tersebut pada mulanya dapat ditunjuk langsung oleh si wakif dan untuk kemudian atau masa bakti selanjutnya diangkat oleh BWI.

Meskipun harta benda wakaf didaftar atas nama nazhir, namun menurut undang-undang hal tersebut bukan menunjukkan bahwa pemilik harta benda wakaf adalah nazhir. Peraturan perundang-undangan secara jelas tidak menyebutkan siapa sebenarnya yang memiliki hak kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan tersebut; karena nazhir sebagai satu-satunya orang yang mengelola harta benda wakaf tersebut menurut UU dan PP hanya memiliki hak pengelolaan saja.

Harta benda wakaf tersebut dilarang dijadikanjaminan; disita; dihibahkan; dijual; diwariskan; ditukar; atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kecuali dalam kondisi apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pelaksanaan ketentuan ini hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Disamping itu Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[17]

Izin tertulis dari Menteri tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah; b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan Ikrar wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. [18]

Selain dari pertimbangan tersebut di atas, izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a) harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan juga b) nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.[19]

Nilai dan manfaat harta benda penukar harta benda wakaf tersebut ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur: a) pemerintah daerah kabupaten/kota; b) kantor pertanahan kabupaten/kota; c) Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota; d) kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan e) Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.[20]

Adapun prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut: 1) Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut; 2) Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; 3) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim, dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan; 4) Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan 5) setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.[21]

Tata cara perubahan harta benda wakaf seperti ini sangatlah panjang dan berliku yang nantinya akan memakan waktu yang panjang pula, selain itu tim yang terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten/Kota; Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan hanya bertindak sebagai tim penilai terhadap nilai dan manfaat barang/benda yang akan menjadi pengganti harta benda wakaf tersebut, tidak lebih dan kurang. Sedangkan untuk pertimbangan lainnya ada di tingkat Menteri dan hanya menerima saran dari BWI bukan dari wakif.

3.  Analisa  terhadap Pengaturan Penukaran Harta Wakaf

PP Nomor: 42 tahun 2006 mengatur secara rinci tentang tata cara penukaran harta benda wakaf sebagaimana termaktub dalam pasal 49, 50 dan 51. Ketiga pasal ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilalui ketika harta benda wakaf tersebut hendak ditukar dengan bentuk yang lainnya. PP ini juga menentukan siapa yang berhak mengajukan dan siapa/instansi yang berwenang dalam pemberian izin penukaran harta benda wakaf.

Wakaf sebagai ajaran agama tidak lain merupakan perbuatan kebajikan seperti halnya ajaran kebajikan lainnya, dengan didasari keikhlasan dan keinginan mendekatkan diri kepada Allah seseorang melakukan hal tersebut, sebagai bentuk keinginan mendapat kebaikan disisi Tuhannya. Apalagi kalau sekiranya kebaikan tersebut dapat terus belanjut diterima, pahala yang terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Inilah kiranya yang menjadi motivasi kuat seseorang mewakafkan hartanya.[22]

Sudah jamak dalam perjalanannya, seiring perubahan zaman adakalanya benda wakaf yang sejatinya menghasilkan mengalami kepakuman, tidak lagi menghasilkan. Berdasarkan berbagai pertimbangan ulama sepakat benda wakaf yang demikian dapat dijual dan ditukar dengan benda yang lebih memberi manfaat. Dengan syarat benda yang dapat ditukar hanya benda yang tidak memberi manfaat sama sekali, seandainya manfaat yang didapat masih ada sekalipun sangat sedikit, maka benda wakaf tersebut tidaklah diperkenankan dijual ataupun di tukar dengan benda lainnya, kecuali wakaf masjid, karena ia kekal untuk selamanya.

Konsep yang diberikan oleh PP Nomor: 42 tahun 2006 tentang tata cara perubahan harta benda wakaf dengan tidak melibatkan sama sekali wakif ketika harta benda wakaf tersebut akan mengalami perubahan. Padahal si wakif yang telah mewakafkan hartanya dengan peruntuan tertentu dan menunjuk nazhir sekaligus, belum tentu akan terima seandainya harta benda wakaf yang telah dia wakafkan berubah bentuk, boleh jadi dia akan keberatan dengan keputusan perubahan harta benda wakaf tersebut.

Selain itu, seandainya dengan penukaran tersebut posisi benda wakaf berpindah tempat, maka akan timbul persoalan berkenaan dengan nazhir sebagai pengelola, dimana semula nazhir yang tinggal satu wilayah dengan harta benda wakaf tersebut dapat ditunjuk sebagai pengelola harta benda wakaf, dengan berpindahnya harta benda wakaf tersebut dari wilayah tempat tinggal nazhir semula, maka nazhir yang semula sebagai pengelola harta wakaf tersebut tidak dapat lagi mengelolanya, dikarenakan harta benda wakaf yang semula diwilayahnya sudah berpindah ke luar wilayahnya, maka dengan sendirinya nazhir tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat ditunjuk sebagai nazhir terhadap pengganti harta benda wakaf tersebut.

Selain dari apa yang telah dijelaskan, UU Nomor: 41 tahun 2004 dan PP Nomor: 42 tahun 2006 yang menjadikan penukaran harta benda wakaf dengan jalan kebijakan berdasarkan usulan dari pengelola tanpa ada keterlibatan sama sekali wakif, memberi kesan seakan-akan wakif dengan mengucapkan ikrar wakaf telah membuat sebuah akad penyerahan haknya. Padahal baik dalam UU Nomor: 41 tahun 2004 dan PP Nomor: 42 tahun 2006 siapa pemilik harta benda wakaf itu tidak disebutkan secara jelas, kedua aturan itu tidak menyingung sama sekali siapa sebenarnya pemilik benda wakaf tersebut, apakah masih si wakif atau telah menjadi milik masyarakat umum. Oleh karena tidak pernah dijelaskan, maka pemahan yang dipakai adalah hukum asal pemilik harta benda tersebut sebelum diwakafkan yaitu wakif itu sendiri.

Dalam hadits yang diceritakan oleh Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Jama'ah, bahwa Umar memperoleh bagian tanah di tanah Khaibar, kemudian terhadap hal tersebut Umar berkata kepada Rasulillah, "ya Rasulallah aku memperoleh tanah di Khaibar, aku belum pernah memperoleh sebelumnya tanah sebaik tanah tersebut, maka apa perintahmu untukku tentang hal ini", Rasulullah bersabda jika kamu mau tahanlah pokoknya dan engkau bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar mensedekahkan hasilnya, dengan tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan. Dengan tidak berdosa bagi pengelolanya untuk sekedar mengambil untuk dimakan bukan untuk memperkaya diri.[23]

Larangan dalam hadits untuk tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan tersebut berlaku bagi semua pihak, baik wakif, nazhir dan masyarakat pada umumnya. Kata dilarang atau tidak diperbolehkan tersebut, menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang dilarang, karena yang dilarang untuk menjual, menghibahkan dan menggadaikan sudah pasti berkait erat dengan pemilik dari benda tersebut, tidak mungkin larangan itu berkait dengan orang yang tidak memiliki hak sama sekali, kalau dia tidak memiliki hak sama sekali atau tidak ada hubungan sama sekali dengan benda wakaf tersebut bagaimana mungkin dia bisa menjual, menggadaikan ataupun menghibahkan.

Ada kemungkinan kalimat larangan untuk menjual, menghibahkan dan menggadaikan menunjukkan bahwa harta benda wakaf tersebut masih dimiliki seseorang dan orang itu tidak lain si wakif, artinya si wakiflahpemilik harta benda wakaf tersebut. Hanya saja kepemilikan wakif tidak sempurna lagi dia tidak dapat lagi mengusahakannya dengan cara menjual, menghibahkan dan menggadaikannya.

Kata habbasta pada hadits tersebut berarti menahan pokok dengan tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan, sedangkan kegunaannya dijelaskan dengan kata berikutnya watashaqta. Artinya menahan benda dengan tidak menjual dan lain sebaginya itulah wakaf, belum sampai kepada hasilnya. Shighat "aku wakafkan" merupakan ikrar dari si wakif untuk tidak akan mengusahan benda wakaf itu lagi, sedangkan hasilnya dapat diperuntukan demi kebaikan secara umum dan keluarga dekat. Karenanya kebaikan wakaf didapat ketika benda wakaf itu menghasilkan, ketika benda wakaf tersebut tidak menghasilkan atau belum menghasilkan dengan sendirinya kebaikan belum didapat bagi si wakif.

Wakaf yang berarti membenamkan, mendiamkan dapat juga dipahami bahwa harta benda yang diwakafkan itu hanya ditahan oleh si wakif karenanya ketika dia telah mengikrarkan wakaf dengan sendirinya dia telah mengikrarkan bahwa dia tidak akan lagi menjual, menghibahkan ataupun menggadaikan harta yang telah dia wakafkan tersebut, karena hanya ditahan dari mengusahakannya, maka kepemilikan harta benda wakaf masih di tangan wakif, wakif masih pemilik benda wakaf tersebut. Hanya saja kepemilikan si wakif ini terbatasi sebagai akibat perbuatan hukum yang ia lakukan.

Sebagai ilustrasi kalau wakif adalah pemilik pokok benda wakaf. Dalam hal ijarah, katakanlah mahjur bih nya sebuah mobil, mujir sebagai pemilik mahjur bih meminjamkan barang tersebut, dalam hal ini mobil kepada mahjur dalam kurun waktu tertentu dengan ijarah tertentu pula, meskipun mujir kapasitasnya sebagai pemilik barang tetapi pemilikannya terbatas ketika benda tersebut dalam masa sewa, mujir hanya sebagai pemilik mahjur bih dan hanya berhak menikmati hasil dari sewa itu saja, sedangkan mahjur hanya berwenang terhadap manfaat barang sewaan itu saja. Begitulah kiranya pula dalam wakaf, wakif masih sebagai pemilik benda wakaf, akan tetapi dia tidak dapat lagi mengusahakannya dan hanya menikmati hasilnya, dalam hal ini pahala di akhirat kelak.

Keterkaitan antara benda wakaf dengan wakif serta dengan pengelolanya menunjukkan bahwa penukaran harta benda wakaf secara langsung melibatkatkan banyak pihak dan boleh jadi pada akhirnya nanti menjadi persoalan. Karena itulah penukaran harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam PP Nomor: 42 tahun 2006 yang menyerahkan kewenangan ke Pemerintah dengan tidak melibatkan wakif sama sekali dalam penukaran harta benda wakaf tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi wakif.

Melibatkan wakif dalam proses penukaran benda wakaf tersebut tidak dapat hanya sekedar didengar saja pendapatnya, pendapat atau pandangannya haruslah menjadi pertimbangan dalam proses dan bentuk penukaran benda wakaf tersebut. Mendengarkan keterangan wakif, nazhir atau pun pihak lainnya yang terkait dengan harta benda wakaf boleh jadi sangat sulit dilakukan, karena jauhnya jarak dengan Menteriyang berkedudukan di pusat ibu kota, padahal keterangan dan pandangan mereka inilah yang sebenarnya lebih penting untuk didengarkan.

Dengan demikian, tepatlah sekiranya perubahan harta benda wakaf melibatkan si wakif, yang dalam prosesnya, perubahan harta benda wakaf tersebut, karena perubahan harta benda wakaf ini melibatkan banyak pihak semisal nazhir dengan wakif atau dengan pemerintah, dan kemungkinan timbulnya sengketa bisa saja terjadi. Maka proses perubahan harta benda wakaf ini, akan lebih baik apabila diselesaikan melalui lembaga Peradilan. Baik dalam bentuk permohonan (volunteer) berupa permohonan penetapan pemberian izin perubahan bentuk harta benda wakaf dari bentuk semula ke bentuk lainnya,apakah dengan jalan dijual atau ditukarmaupun dalam bentuk gugatan (contentius) apabila ada pihak yang tidak menyetujui perubahan tersebut, semisal wakif atau pihak lainnya.

Proses perubahan harta benda wakaf dengan jalan seperti ini tidak hanya menutup pintu kemungkinan adanya sengketa dikemudian hari, akan tetapi lebih dari itu, memberi kepastian hukum terhadap perbuatan perubahan harta benda wakaf tersebut. Apabila perubahan harta benda wakaf didasarkan dengan PP Nomor: 42 tahun 2006 perubahan tersebut masih membuka peluang terjadinya perselisihan, dan menuntut penyelesaian secara hukum di Pengadilan dalam bentuk sengketa, hal ini pastinya akan memakan waktu yang lama pula, akan berbeda apabila sejak semula izin perubahan tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan dalam bentuk Penetapan.

C.    KESIMPULAN DAN SARAN

1.      Kesimpulan

1.      Prosedur perubahan harta benda wakaf sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 42 tahun 2006 dirasa kurang memperhatikan kepentingan si wakifdengan tidak melibatkanwakifsama sekali dalam proses perubahan bentuk harta benda wakaf yang telah dia wakafkantersebut.

2.      Prosedur perubahan harta benda wakaf sebaiknya melalui lembaga Pengadilanguna memperoleh kepastian hukum dan meminimalisir perselisihan di kemudian hari, dengan melibatkan si wakif atau diajukan oleh wakif sendiri.

2.      Saran

Tulisan ini hanyalah sekelumit pemikiran dari satu sudut yang sangat kecil, masih banyak sudut-sudut lainnya yang lebih besar, karnanya sangat diperlukan karya yang lebih argumentatif dan konprehensif demi hasil yang lebih baik. Menyadari akan hal itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman. Wassalam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHAN BACAAN

o                        Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

o                        Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

o                        Kompilasi Hukum Indonesia Buku III.

o                        az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Jilid VIII. Dimasyqi: Dar ar Fikr, tt.

o                        al-Alabij, Adijani, Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek, Jakarta: CV Rajawali, 1992.

o                        Effendi M. Zein, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah, Jakarta: Prenada Media, 2005.

o                        Peraturan Pemerintah Nomor: 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

o                        Peraturan Menteri Agama Nomor: 1 tahun 1978.



[1]Pasal 49 (1) PP Nomor: 42 tahun 2006 mengatur bahwa pada dasarnya perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI

[2]Dalam KHI ketentuan yang berkenaan dengan perubahan atau penggunaan lain terhadap benda yang telah diwakafkan diatur dalam pasal 225 ayat (1) dan (2)

[3]Beberapa contoh mengenai sengketa wakaf yang terkait dengan wakaf, benda wakaf, nazir dan peruntuan wakaf meskipun tidak begitu persis dengan apa yang ada di atas dapat dilihat dalam; 1) Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Jakarta: Prenada Media, 2005) hlm. 424-439; dan juga 2) Adijani al-Alabij, Perwakafan tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 84-89

[4]Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu (Dimasyqi: Dar ar Fikr, tt), VIII: 153

[5]Ibid., hlm 153-154

[6]Ibid.,Wakaf Masjid ini selamanya baik itu diperuntukan untuk masjid, ataupun benda itu sendiri dijadikan untuk masjid, keduanya berimplikasi terhadap tetapnya harta benda wakaf.

[7]Ibid.,hlm. 155

[8]Ibid., hlm 155-156

[9]Ibid.,hlm. 169

[10]Ibid., hlm. 169-170

[11]Ibid., hlm. 169

[12]Ibid., hlm. 172

[13]Ibid.,hlm. 219

[14]Peraturan ini tidak dihapuskan, ada beberapa pasal dari peraturan ini telah dirubah atau diganti dengan keluarnya Undang-Undang Nomor: 41 tahun 2004 dan aturan pelaksananya (PP Nomor: 42 tahun 2006)

[15] Dalam KHI termuat dalam Buku III dari pasal 215 s/d pasal 229

[16]Pasal 1 ayat (1) UU Nomor: 41 tahun 2004; Definisi menurut UU ini sama dengan apa yang ada dalam PP. Nomor: 42 tahun 2006; apabila dibandingkan dengan definisi dalam PP Nomor: 28 tahun 1977 sedikit ada perbedaan, menurut PP tersebut dalam pasal  1 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

[17]Pasal 40 dan 41 UU Nomor: 41 tahun 2004

[18]Pasal 49 (2) PP Nomor 42: tahun 2006

[19]Pasal 49 (3) PP Nomor: 42 tahun 2006

[20]Pasal 49 (4) PP Nomor: 42 tahun 2006

[21]Pasal 51 PP Nomor: 42 tahun 2006

[22]Tidak tercapainya keinginan wakif untuk mendapatkan jariyah dari apa yang ia wakafkan terkadang menjadi sebab terjadinya sengketa. Sebagai contoh sengketa tanah wakaf di Banjar Baru pada tahun 1980an; lihat Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 85-87

[23] Dalam Nailul Authar juz 6 halaman 20; sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu (Dimasyqi: Dar ar Fikr, tt), VIII: 155

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Kalender Hijriyah
Jadwal Sholat

Alih Bahasa
Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Vinaora Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini80
mod_vvisit_counterKemaren116
mod_vvisit_counterMinggu ini80
mod_vvisit_counterManggu lalu116
mod_vvisit_counterBulan ini196
mod_vvisit_counterBUlan lalu0
mod_vvisit_counterTotal577258

We have: 69 guests online
Your IP: 54.91.203.233
 , 
Today: Nov 17, 2018
Pengunjung Online
We have 69 guests online