Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting
Ketua
Banner
Tibyani, S.Ag., M.H
Hakim dan Pegawai
Perencanaan, IT & Pelaporan

Jadwal Sidang

Artikel Pengadilan

Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT IKHTIYATH DALAM SIDANG ITSBAT RUKYAT Ahmad Z. Anam[1] Muqaddimah           Sidang itsbat rukyatul hilal telah menjadi agenda rutin tahunan bagi sebagian Pengadilan Agama, terutama yang kantornya terletak di daerah-daerah pesisir panta... Read more
PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih             Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pi... Read more
KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG? KAPAN PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD DAPAT DIAJUKAN ULANG?   Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok) Pendahuluan             Ada dua hak bagi pihak berperkara yang perkaranya dinyatakan ... Read more
PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF (ANALISA TERHADAP PROSEDUR PERUBAHAN HARTA BENDA WAKAF DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 42 TAHUN 2006)   Oleh: Nurman Syarif, S.HI., M.SI (Hakim Pengadilan Agama Mentok)   A.    PENDAHULUAN Perubahan harta benda wak... Read more
PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli PERANG KOMPETENSI (JILID 2) Mempertegas Kewenangan PA dalam Mengadili Sengketa Jual Beli (Bai’)[1] Oleh: Ahmad Z. Anam[2] Ilustrasi Pada suatu pagi, di lereng Gunung Merapi, terjadilah transaksi antara Pak Sodron dan Pak Paitjan Janpait. Kedua orang penghobi petualangan ters... Read more
Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Setelah Promosi dan Mutasi, Mari Bicara Soal Kode Etik Oleh: Ahmad Z. Anam[1]   Sekapur Sirih             Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 15 Desember 2015, hampir seluruh sorot mata warga peradilan agama tertuju... Read more
Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Hakim [Masih] Wakil Tuhan? Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   Wajah korps hakim kembali tercoreng. 10 Juli 2015 kemarin, KPK menangkap tiga hakim dan seorang panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Keempat pejabat peradilan tersebut dicokok K... Read more
Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Menyikapi Fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan Oleh: Ahmad Z. Anam (Hakim Pratama Muda PA Mentok)   MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tak sesuai syari’ah. Istilah fikihnya: haram. Hal ini disebabkan karena pengelolaannya dinilai mengandung unsur gharar (ketidakjelasa... Read more
KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA KECAKAPAN SAKSI KELUARGA SEDARAH DI LUAR JAWA DAN MADURA Telaah Perkara Perceraian dengan Alasan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 Ahmad Z. Anam (Hakim Pengadilan Agama Mentok) Pada artikel sebelumnya,[1]penulis telah mengkaji dan menyimpulkan: keluarga sedarah cakap bersaksi untuk... Read more
Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab Tadarus Risalah Al-Qadha' Umar ibn Khattab (Kajian Asas Peradilan Perdata Islam)   Ahmad  Z. Anam   Kita terlalu terbiasa menutur dan menulis istilah keinggris-inggrisan, juga kebelanda-belandaan dalam setiap terminologi hukum, termasuk dalam asas peradilan.... Read more
MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? MEDIASI DALAM REKONVENSI, WAJIBKAH? Oleh: Ahmad Z. Anam [Hakim Pengadilan Agama Mentok] Sekapur Sirih             Perdamaian adalah sayyid al-ahkam. Ia merupakan cita-cita tertinggi hukum.[1] Al-Qur’an tegas mengatakan b... Read more
BELAJAR DARI PELAIHARI BELAJAR DARI PELAIHARI (Upaya Sederhana Sukseskan Program Penempatan, Promosi, dan Mutasi)   Oleh: Ahmad Z. Anam[1] Sekapur Sirih September 2014 adalah musim penempatan, promosi, dan mutasi. Mahkamah Agung, dalam konteks ini Direktorat Jenderal Peradilan Agama memiliki du... Read more
Banner
Banner

PERBEDAAN KETENTUAN PANGGILAN ANTARA PERKARA PERDATA UMUM DAN PERDATA-PERCERAIAN

Ahmad Z. Anam[1]

Sekapur Sirih

            Suratpanggilan (relaas) merupakan penyampaian secara resmi (official) dan patut(properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan. Tujuan relaas adalah agar para pihak memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan pengadilan.[2]

Relaasmerupakan instrumen vital dalam berkas perkara. Ia merupakan akta autentik[3]yang menjadi kunci bagi hakim untuk dapat meneruskan atau tidak meneruskan sebuah pemeriksaan perkara. Tanpanya, mustahil sebuah perkara dapat diperiksa, diadili, dan diputuskan.

            Hal yang sering jadi perdebatan adalah: jika para pihak tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, padahal ia telah dipanggil secara sah dan patut, apakah pada sidang lanjutan pihak tersebut wajib dipanggil lagi? Atau panggilan selanjutnya tersebut hanya bersifat “ibahah” saja?

            Benarkah ada perbedaan ketentuan pemanggilan antara perkara perdata umum dan perdata-perceraian? Meski tak sempurna, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dengan uraian sesingkat-singkatnya.

Jenis Panggilan

            Perintah panggilan merupakan kewenangan Ketua Majelis Hakim (121 ayat 1 HIR). Perintah panggilan untuk sidang pertama dituangkan dalam Penentuan Hari Sidang. Pemanggilan (convocation) dalam arti sempit sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang yang ditentukan. Namun sejatinya, sebagaimana dijelaskan Pasal 388 HIR, panggilan memiliki cakupan yang luas, meliputi[4]:

1.      Panggilan sidang pertama pada para pihak;

2.      Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak yang pada sidang sebelumnya tidak hadir;

3.      Panggilan terhadap saksi;

4.      Pemberitahuan (aanzegging) putusan PT/PTA/MA, pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding, pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding, serta pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi;

Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk menyampaiakan informasi tentang suatu tindakan hukum yang akan dilakukan pengadilan atau pihak lawan. Oleh karena panggilan mencakup pemberitahuan, maka segala ketentuan yang berlaku pada pemanggilan juga berlaku untuk pemberitahuan.

Bentuk Panggilan

Ada tiga bentuk panggilan yang dikenal pada hukum perdata di Indonesia: 1. surat tertulis, 2. lisan (pemberitahuan oleh majelis hakim di muka sidang), dan 3. panggilan elektronik melalui media massa (radio, televisi, dan media cetak).

Ketentuan panggilan secara tertulis tertuang dalam Pasal 390 Ayat (1) HIR dan  Pasal 2 Ayat (3) Rv. Ketentuan panggilan secara lisan di muka sidang diatur dalam Pasal 126 H.I.R/150 R.Bg. Sedangkan panggilan melalui media elektronik, yang berlaku untuk perkara perceraian diatur dalam Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Panggilan Untuk Sidang Lanjutan

            Jika para pihak, atau salah satu pihak, tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan, maka Pasal 126 H.I.R. menyatakan:

“Di dalam hal yang tersebut pada kedua pasal di atas tadi, Pengadilan negeri dapat, sebelum menjatuhkan keputusan, memerintahkan supaya pihak yang tidak datang dipanggil buat kedua  kalinya, datang menghadap pada hari persidangan lain, yang diberitahukan oleh ketua di dalam persidangan kepada pihak yang datang, bagi siapa pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan”

Sedangkan Pasal 150 R.Bg. juga menyatakan statemen yang serupa:

“Dalam  kejadian-kejadian  seperti  tersebut  dalam  dua  pasal  terdahulu,  sebelum  mengambil  sesuatu keputusan, maka ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari yang ditentukan dalam sidang itu, sedangkan bagi pihak yang hadir penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi“  

Dari kedua ketentuan tersebut, dapat diambil kesimpulan tekstual: bahwa jika pada hari sidang yang telah ditentukan, terdapat salah satu pihak (baik penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon) yang tidak datang menghadap sidang, maka pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak tersebut. Kata “dapat” bermakna tidak wajib, sebatas “ibahah; boleh”.

Namun seiring perkembangan hukum acara perdata, lahirlah semacam ijma’ (kesepakatan) dari pengadilan. Ijma’ tersebut telah hidup dan banyak diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak datang menghadap ke sidang,  pengadilan tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan. Demi kehati-hatian,  maka pihak yang tidak datang menghadap ke sidang tersebut dipanggil sekali lagi.[5]

Penulis sependapat dengan ijma’ tersebut. Ini didasarkan pada realitas di lapangan. Seringkali, jurusita/jurusita pengganti yang melaksanakan panggilan, tidak bertemu langsung dengan pihak berperkara, sehingga panggilan disampaikan melalui lurah atau kepala desa. Apesnya, dalam beberapa kasus, panggilan tersebut tidak segera diteruskan, bahkan ada yang tidak diteruskan sama sekali oleh pihak kelurahan/desa kepada pihak yang bersangkutan. Walhasil, pihak berperkara terlambat mengetahui adanya jadwal sidang, bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali adanya jadwal sidang. Atas dasar realitas ini, maka sangat logis jika sebelum masuk ke pemeriksaan perkara, panggilan kepada para pihak harus dilaksanakan minimal sebanyak 2 (dua) kali panggilan.

Selanjutnya, jika telah ada 2 (dua) kali panggilan yang sah dan patut, sedangkan pihak tetap tidak hadir, maka pemeriksaan perkara wajib dilanjutkan. Dalam perkara gugat waris misalnya, jika ternyata sidang nantinya berlarut-larut dan memerlukan belasan kali sidang pemeriksaan, sedangkan para tergugat tetap tidak hadir, maka tidak ada kewajiban lagi untuk memanggil mereka, atau bahkan demi asas biaya ringan, para tergugat tidak perlu dipanggil kembali.

Lex Specialis

Ketentuan panggilan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan ketentuan pada perdata umum. Di sisi lain, terdapat aturan khusus yang mengatur ketentuan panggilan pada perkara perdata-perceraian.

Pasal 26 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

“Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut”.

Tegas dan gamblang, ketentuan pasal ini mengecualikan ketentuan panggilan pada Pasal 126 HIR dan 150 R.Bg. Khusus perkara gugatan perceraian (termasuk cerai talak), harus ada panggilan dalam setiap kali diadakan sidang pemeriksaan. Meskipun perkaranya berlarut-larut, karena dikumulasikan dengan perkara asesor misalnya, harus tetap ada panggilan kepada pihak berperkara dalam setiap kali digelar sidang pemeriksaan perkara tersebut.

Kesimpulan

Ketentuan panggilan perdata umum diatur pada Pasal 126 HIR dan 150 R.Bg. Salah satu poinnya menyatakan: jika pada hari sidang yang telah ditentukan, terdapat salah satu pihak yang tidak datang menghadap sidang, maka sebelum memeriksa perkara, pengadilan dapat memanggil sekali lagi pihak tersebut.

Pada perkembangan hukum acara di pengadilan, terdapat semacam íjma’ para hakim, yang menyatakan  bahwa jika salah satu pihak tidak datang menghadap ke sidang, pengadilan tidak boleh tergesa-gesa mengambil keputusan, pihak yang tidak datang menghadap ke sidang tersebut harus dipanggil sekali lagi. Dari berbagai pertimbangan faktual di lapangan, Penulis sangat sependapat dengan ijma’ tersebut. Dan jika ternyata pihak telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali ternyata tetap tidak datang, maka pengadilan tidak ada kewajiban, bahkan tidak perlu memanggil pihak tersebut dalam sidang lanjutan pemeriksaan perkara.

Di luar ketentuan umum tersebut, terdapat ketentuan khusus dalam panggilan perkara perceraian. Pasal 26 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan dalam perkara perceraian baik penggugat atau tergugat wajib dipanggil secara sah dan patut dalam setiap sidang pemeriksaan perkara, meskipun pemeriksaan perkaranya berlarut-larut, meskipun pihak-pihak telah dua kali tidak datang menghadap ke sidang secara berturut-turut.  Wallahu a’lam.

Daftar Pustaka

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet, Ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, Yogyakarta: UII Press, 2016. 

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR);

Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura. (Rbg.)

 


[1] Hakim Pratama Muda Pengadilan Agama Mentok

[2]M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet Ke-12 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 213.

[3]  Karena dibuat oleh pejabat berwenang berdasarkan aturan perundangan (Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989), lihat juga Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Cet, Ke-6 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) hlm. 136.

[4]  M. Yahya Harahap, Hukum Acara... hlm. 215.

 

[5]Lihat juga, M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata, Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama, (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 88.  

 

Tulis Komentar Disini


Security code
Refresh

Wakil Ketua
Banner
kosong
Kalender Hijriyah
Jadwal Sholat

Alih Bahasa
Istilah Hukum Peradilan

Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.


Relaas / Surat Panggilan Sidang

Dalam hukum acara perdata memiliki pengertian, menyampaikan secara resmi [official] dan patut [properly] kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.


Eksepsi

merupakan sanggahan/keberatan-keberatan Tergugat / Termohon terhadap surat dakwaan tetapi belum menyangkut pokok perkara.


Replik

adalah tanggapan dari Penggugat / Pemohon terhadap isi dari Eksepsi Tergugat / Termohon.


Duplik

adalah tanggapan Tergugat / Termohon terhadap isi dari Replik Penggugat / Pemohon.


Verstek

Putusan Verstek adalah putusan hakim yang bersifat declaratoir (op tegenspraak) tentang ketidakhadiran tergugat meskipun ia menurut hukum acara harus datang.



NS-DHTML by Kubik-Rubik.de
Polling
Setujukah apabila setiap putusan pengadilan ditampilkan di website
 
Vinaora Visitors Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini51
mod_vvisit_counterKemaren116
mod_vvisit_counterMinggu ini51
mod_vvisit_counterManggu lalu116
mod_vvisit_counterBulan ini167
mod_vvisit_counterBUlan lalu0
mod_vvisit_counterTotal577229

We have: 41 guests online
Your IP: 54.91.203.233
 , 
Today: Nov 17, 2018
Pengunjung Online
We have 41 guests online